Ini Saran Prof Tjandra Dalam Penanganan Tuberkulosis di Banten

Ini Saran Prof Tjandra Dalam Penanganan Tuberkulosis di Banten

RM.id  Rakyat Merdeka – Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI Prof Tjandra Yoga Aditama bersama Sekertaris Anggota Wantimpres melakukan kunjungan ke Kabupaten Serang, Banten pada Jumat (8/3/2024). Di sana, Prof Tjandra mengumpulkan data dan informasi tentang evaluasi pencapaian eliminasi tuberkulosis (TB). Dari hasil kunjungan tersebut, Prof Tjandra memberikan sejumlah saran agar target Pemerintah mengeliminasi tuberculosis pada 2030 bisa tercapai. 

Ada sejumlah lokasi yang dikunjungi Prof Tjandra dan rombongan. Beberapa di antaranya adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten, puskesmas, dan rumah sakit.  

Dalam pertemuan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dibahas tentang rendahnya angka cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), yang masih jauh yaitu di bawah 10 persen.

Penyebabnya ada beberapa kemungkinan seperti istilah “terapi” tapi diberikan pada mereka yang sehat, juga ada keraguan tentang keamanannya bagi anak-anak, serta masalah stigma dan ketersediaan obat TPT. 

“Untuk meningkatkan cakupan perlu kegiatan out of the box, atau bahkan TPT dibuat menjadi semacam mainstream dalam program pengendalian TB,” kata Prof Tjandra, dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/3/2024).

Dalam pertemuan itu diketahui banyak pertemuan tingkat nasional yang harus dihadiri, sementara jumlah petugas daerah terbatas. Mengatasi ini, Prof Tjandra mengusulkan agar lebih baik kalau sumber daya lebih diarahkan ke kegiatan langsung di lapangan.

Dibahas juga soal program penanganan TB masih banyak bergantung dari dana Bantuan Luar Negeri (BLN) seperti Global Fund AIDS TB Malaria (GF ATM). Menurut dia, hal ini perlu segera diantisipasi dengan pendanaan dalam negeri, baik APBN, APBD atau sumber lainnya. 

“Tentang kebutuhan anggaran, saya mengangkat kemungkinan untuk peran serta perusahaan-perusahaan besar yang ada di Banten, baik dalam bentuk CSR maupun bentuk kegiatan filantropi lainnya,” paparnya. 

Setelah dari Dinas Kesehatan, Prof Tjandra dan rombongan bergeser ke Puskesmas Ciruas untuk melihat langsung penanganan pasien TB. Kunjungan didampingi langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dan Kepala Puskesmasnya.  

Kata dia, pasien ditangani dengan baik, dengan sistem pencatatan kohort yang jelas. Begitu juga dengan pemeriksaan TCM (tes cepat molekuler) untuk diagnosis TB, baik untuk pasiennya sendiri maupun rujukan dari Puskesmas lain.

Hanya saja, kata Prof Tjandra, di Kabupaten Serang baru tersedia 11 alat TCM padahal puskesmasnuya berjumlah 31. Di seluruh propinsi Banten ada 259 Puskesmas, dan baru ada 86 alat TCM. 

“Jelas masih kurang dan perlu ada penyediaan dengan target pencapaian yang jelas,” ungkapnya. 

Selain itu, lanjut Prof Tjandra, ada kekhawatiran dalam penyediaan cartridge untuk alat TCM. Di Kabupaten Serang baru tersedia sekitar 11.000 padahal target yang harus diperiksa adalah 37.000. “Diharapkan di waktu mendatang akan dapat dipenuhi,” ucapnya.  

Setelah dari Puskesmas Ciruas, rombongan merapat ke RS Drajat Prawiranegara. Kunjungan ini diharapkan mendapatkan data yang lengkap dari masyarakat, Puskesmas, RS dan Dinas Kesehatan. 

Kata dia, di RS disampaikan tentang penanganan pasien TB, khususnya tentu yang resisten obat (TB-RO) walaupun juga ditangani kasus yang masih sensitif dengan obat (TB-SO) dan juga rujukan kasus-kasus sulit. 

“Saya mengusulkan juga dilakukan kegiatan penelitian di RS yang akan bermanfaat bagi pelaksanaan program, serta melakukan kegiatan hospital without wall, artinya RS juga ikut langsung menangani masalah di lapangan di luar RS, tentu sesuai dengan potensi yang dimilikinya,” bebernya. 

Soal obat TB, kata Prof Tjandra,secara umum tersedia. Walaupun pernah terjadi kekurangan sehingga RS terpaksa membeli obat sendiri. Juga ada masalah dalam ketersediaan obat lepasan yang diperlukan bagi pasien yang memerlukan penanganan khusus, misalnya alergi obat, atau mengalami “drug induced hepatitis”, dll.

Yang juga menarik adalah kenyataan penemuan kasus TB di propinsi Banten yang ternyata di atas jumlah estimasi kasus, sampai 113 persen. Hal yang sama juga terlihat di Propinsi Jawa Barat yang penemuan kasusnya adalah 117 persen dari estimasi jumlah kasus provinsi itu. 

Menurut dia, hal ini tentu perlu di analisa mendalam. Bisa saja karena estimasi jumlah kasusnya tidak tepat, bisa juga karena kasusnya dari propinsi tetangga, dan lain-lain. “Yang jelas, kalau estimasi kasus di 2 propinsi ini tidak tepat maka perlu pula dianalisa bagaimana estimasi jumah kasus TB di tingkat nasional kita,” sarannya. 

Ia berharap berbagai saran tersebut membuat program pengendalian TB di Indonesia terus membaik guna mencapai eliminasi TB di 2030 sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden 67 tahun 2021.https://zorozuno.com/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*