Meski Yang Ditangkap Masih Teri

KPK Mulai Bergeliat Lagi

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. (Foto: Antara)
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka – Usai diterpa banyak masalah hingga pergantian di pucuk pimpinan, KPK kini mulai bergeliat lagi. KPK mulai lagi menggelar Operasi tangkap tangan (OTT) dan kebut penyelesaian sejumlah kampus. Meski kasus yang ditangani KPK saat ini masih tergolong teri.

Beberapa bulan terakhir, citra baik KPK di mata publik. Ketimbang mengungkap kasus kakap, lembaga anti rasuah itu lebih sibuk dengan urusan internalnya. Mulai dari polemik Firli Bahuri, hingga urusan pungli oleh oknum petugas Lapas di KPK.

Namun, Jumat (26/1/2024) sore, KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam OTT kali ini, pelaku yang kena ciduk masih kelas teri. Mereka merupakan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkam Sidoarjo.

Sebagian di antara mereka ada yang bertugas memonitori target, menyita barang bukti, hingga menyegel salah satu ruangan di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo di Jalan Pahlawan. Sedangkan sebagian lainnya bertugas mengirim para terduga korupsi ke Jakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan pihaknya telah melakukan giat tangkap tangan di Sidoarjo. Termasuk para terduga korupsi yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN). “Yang kami peroleh informasinya beberapa ASN,” kata Ali Fikri.

Ali merinci ada sekitar 10 ASN yang diciduk. Sebagian dari mereka masih menjalani pemeriksaan di Sidoarjo. “Sekitar 10 orang yang diperiksa,” tambah Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu.

Operasi senyap itu, diungkapkan Ali, merupakan pengembangan berdasarkan laporan masyarakat yang dieksekusi KPK. “Terkait dugaan adanya pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah di sana,” jelas pria berlatarbelakang jaksa itu.

Selain OTT, belakangan ini KPK juga lagi menyelesaikan beberapa kasus. Mulai dari pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK. Ditambah membongkar kasus rasuah pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tahun anggaran 2012.

Dalam perkara tersebut, lembaga yang dipimpin Nawawi Pomolango itu resmi menahan mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker periode 2011-2015.

Selain Reyna Usman, KPK turut mengamankan I Nyoman Darmanta selaku Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan dari pihak swasta, KPK juga telah menetapkan tersangka terhadap Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia.

Melihat giat KPK yang hanya berhasil menangkap koruptor kelas teri, wajar saja jika publik mempertanyakan kinerja Nawawi dkk. Merujuk hasil survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS), tingkat kepercayaan publik terhadap KPK terendah kedua di antara beberapa lembaga negara.

Posisi lembaga antikorupsi ini berada sedikit di atas DPR dengan angka 58,8 persen. Sementara kepercayaan publik terhadap DPR berada di angka 56,2 persen. Hal ini disebut CSIS merupakan kabar buruk bagi instrumen penegakan hukum yang berfokus pada pemberantasan korupsi.

Dalam survei Indikator Politik Indonesia (IPI), tingkat kepercayaan publik terhadap KPK lebih bagus dengan hasil yang dikeluarkan CSIS. Kepercayaan publik terhadap KPK di angka 70,3 persen, atau terbawah kelima setelah partai politik, DPR, DPD, dan MPR.

Fenomena ini membuat Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi kebingungan. Kata Burhan, biasanya KPK berada di urutan nomor satu atau dua. Namun, kini KPK bahkan juga disalip oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berada di urutan pertama.

“Biasanya KPK, KPK bahkan pernah nomor dua atau satu. Sekarang kita punya pimpinan baru Pak Nawawi, semoga bisa menjaga marwah KPK, dan mengembalikan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK,” harap Burhan, Selasa (23/1/2024).

Terpisah, pakar hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Suparji Ahmad berharap KPK terus berupaya menggencarkan pemberantasan korupsi. Jangan cuma getol meringkus koruptor kela teri.

“KPK mestinya OTT kasus-kasus besar. Tuntaskan kasus-kasus besar. Jadi, patut dipertanyakan OTT kelas teri ini. Apa sekadar menunjukkan eksistensi, atau memang tidak ada perkara kakap lain yang bisa di OTT, atau diproses hukum,” pungkas Suparji, Sabtu (27/1/2024).  https://zorozuno.com/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*