Mahfud Belum Buat Surat Pengunduran Diri

Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Antara)
Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka – Istana mengungkapkan sampai saat ini belum menerima surat pengunduran diri Mahfud MD dari kursi Menko Polhukam.

“Sampai saat ini kami belum menerima surat pengunduran diri Prof. Mahfud Md sebagai Menko Polhukam,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, ke­pada wartawan, Jumat (26/1/2024).

Mahfud sebelumnya sempat buka-bukaan bakal mundur dari jabatannya sebagai menteri dalam diskusi Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1) malam. Dengan mundur dari jabatan men­teri, Mahfud merasa bisa lebih le­luasa kampanye sebagai Cawapres yang mendampingi Capres Ganjar Pranowo.

Presiden Jokowi juga sempat merespon niatan eks Ketua Mah­kamah Konstitusi (MK) itu mundur dari jajaran menteri Kabinet Indo­nesia Bersatu. Kepala Negara me­mastikan bakal memberi restu, jika ada pembantunya yang mau mundur agar fokus kampanye.

“Ya itu hak dan saya sangat meng­hargai,” kata Presiden Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Lalu kapan Mahfud mundur? Ganjar Pranowo mengatakan, Cawapresnya itu masih menunggu momen yang tepat untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi. Menurut dia, saat ini Mahfud masih menuntaskan tugas-tugasnya sebagai menteri.

“Kalau sudah tuntas, beliau akan segera mengambil Keputusan,” kata Ganjar di Stadion Golo Dukal, Langke Rembong, Manggarai, NTT, Jumat (26/1/2024).

Ganjar mendukung rencana Mah­fud untuk mundur dari jabatannya. Politisi PDIP ini mengatakan, jika Cawapresnya itu mundur, akan jadi contoh positif buat pihak lain.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini mengatakan, keputusan Mahfud untuk mundur sebenarnya bukan hal yang baru. Sebab, keingi­nan itu sudah lama direncanakan dan telah didiskusikan bersama.

Pengganti Mahfud

Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, dua opsi yang bisa diambil Jokowi jika Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Dua opsi itu, kata Ma’ruf, Jokowi akan menunjuk seseorang sebagai Menko Polhukam definitif atau pejabat sementara.

“Nanti Presiden akan mempertim­bangkan apa memang perlu Menko baru atau sementara dijabat oleh sampai akhir, itu nanti hak prerogatif Presiden,” kata Ma’ruf di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/1).

Ma’ruf menganggap, tak ada ma­salah bila Mahfud ingin mundur dari Menko Polhukam. Bagi Ma’ruf, itu hak setiap menteri di kabinet.

Namun, ia memastikan, keputusan soal pengganti Mahfud nanti merupa­kan hak prerogatif Jokowi.

Ma’ruf berharap tak terjadi gang­guan di kabinet Indonesia Maju jika itu terjadi.

Lalu apa kata pengamat? Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengatakan, ada beberapa hal yang bisa dibaca dari pernyataan Mahfud untuk mundur. Pertama, secara institusional Mahfud ingin menjaga marwah kabinet.

“Karena intensif dikritik oleh publik soal netralitas dan profesionalitas di tengah para Capres dan Cawapres yang masih memiliki jabatan publik,” katanya.

Kedua, secara elektoral susah di­pungkiri bahwa elektabilitas Ganjar-Mahfud dalam sejumlah hasil survei, sedang masuk dalam tren penurunan. Pasangan ini, seringkali kalah diban­ding pasangan Capres-Cawapres lainnya, yakni Prabowo-Gibran maupun Anies-Imin. “Sehingga membutuhkan gebrakan dan fokus atas narasi baru,” nilai Agung.

Di sisi lain, Agung menilai, pernyataan Mahfud sekedar gimmick poli­tik, karena niatnya untuk mundur tak segera dieksekusi. Sehingga menjadi antiklimaks.https://zorozuno.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*